UU IKN tak mengacu kepada UU 23/2014 tentang Pemda

Kalau UU IKN mengacu ke UU 23/2014, maka tidak akan jadi itu IKN

Balikpapan (ANTARA) - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 Tentang IKN tidak mengacu kepada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Thomas dalam "Forum Konsultasi Publik Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN" di Balikpapan, Senin, menegaskan bahwa UU IKN adalah UU yang bersifat khusus, atau biasa disebut lex specialis. Dalam bahasa hukum secara lengkap disebut lex specialis derogat legi generalis.

Sehingga bila ada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan undang-undang atau peraturan lainnya mengenai IKN, maka yang dipakai adalah ketentuan yang termuat dalam UU IKN.

"Kalau UU IKN mengacu ke UU 23/2014, maka tidak akan jadi itu IKN," tutur Thomas menegaskan.

Baca juga: Menteri PPN: UU IKN direvisi bukan berarti dulu disusun tergesa

Baca juga: Anggota DPR minta publik tidak berspekulasi terkait revisi UU IKN

Pernyataan Thomas antara lain untuk menjawab status seorang kepala otorita IKN, dan bagaimana nantinya nasib Kecamatan Sepaku dan Semoi,

UU IKN juga perwujudan dari hal yang kerapkali disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, yaitu tentang cara berpikir dan bertindak yang baru.

"Jadi status sebagai menteri, misalnya, dan bersama jabatan menteri itu melekat standar layanan yang bisa diterimanya, maka semangat UU IKN ini tidak begitu. Saya, atau kami pejabat Otorita IKN tetap bekerja walaupun tidak ada ajudan ataupun harus melakukan banyak hal sendiri," jelas Thomas Umbu Pati.

Jabatan Kepala Otorita IKN diketahui setara dengan jabatan menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca juga: Pemerintah ajukan revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023

Baca juga: Yusril nilai UU IKN jadi pembeda dari wacana ibu kota baru masa lalu

Dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, juga muncul sejumlah pertanyaan seperti bagaimana dengan nasib masyarakat asli setempat atau masyarakat adat yang mendiami Sepaku dan Semoi bahkan sebelum ada Republik Indonesia.

"Kami sudah berkorban banyak untuk IKN, bahkan sebelum IKN-nya berwujud dan ada," kata Sofyan yang mewakili masyarakat adat Paser.

Moderator Forum, Sugito, pun menegaskan bahwa semua pendapat dan masukan sudah didengar dan dicatat. Selain penyampaian secara verbal dan langsung di forum tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan ide atau pemikirannya melalui laman ikn.go.id.